"Transportasi publik khususnya yang disediakan pemerintah harus murah,bahkan gratis ke depannya.
Karena pemerintah bisa menggunakan anggaran yang dialokasikan dari negara melalui pajak, APBN maupun APBD," kata Iswan.
Selain ramah lingkungan, Iswan berharap, pengelola transportasi publik juga ramah terhadap hak-hak para pekerja.
Ia menuntut pemenuhan pada tiga hak yakni kepastian pekerjaan (job security), kepastian pendapat (income security), dan jaminan sosial (social security).
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan ada dua tuntutan aksi dalam May Day hari ini.
Pertama, cabut/batalkan omnibus law UU Cipta Kerja. Lalu tuntutan kedua, buruh mendesak berlakukan UMSK 2021.
Diketahui, KSPI tengah melakukan uji formil dan uji materiil terhadap omnibus law UU Cipta Kerja. KSPI lantas meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan apa yang disampaikan kaum buruh dalam May Day.
Pada hari ini, ia mengatakan sekitar 50 ribu buruh akan menggelar aksi Hari Buruh atau May Day secara serentak di 24 provinsi.
Editor : Saridal MaijarSumber : 15463
