Dinilai Loyo, Deklarasi Koalisi Perubahan Batal Dirundung Oligarki Politik

×

Dinilai Loyo, Deklarasi Koalisi Perubahan Batal Dirundung Oligarki Politik

Bagikan berita
Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pengumuman deklarasi Capres 2024 di Nasdem Tower, Jakarta, Senin, 3 Oktober 2022. (Foto: TEMPO/Hilman Fathurrahman W)
Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pengumuman deklarasi Capres 2024 di Nasdem Tower, Jakarta, Senin, 3 Oktober 2022. (Foto: TEMPO/Hilman Fathurrahman W)

KLIKKORAN.COM - Deklarasi koalisi perubahan yang diusung oleh tiga partai, NasDem, PKS dan Demokrat untuk mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang batal terlaksana, Kamis (10/11/2022).Batalnya deklarasi koalisi perubahan tersebut ternyata disebabkan oleh oligarki politik. Hal tersebut disinggung oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera dikutip dari KompasTV.

Mardani menyebutkan alasan batalnya deklarasi karena ia melakukan perlawanan terhadap oligarki yang saat ini menguasai sistem pemilu di Indonesia.Mardani juga menambahkan bahwa soal perlawanan inilah yang menjadi salah satu alasan deklarasi Koalisi Perubahan tertunda.

“Kami di Koalisi Perubahan lagi coba, kenapa agak lama? Bocoran sedikit, kami lagi lawan oligarki, ini enggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita,” kata Mardani.Menurut Mardani oligarki politik itu timbul lantaran demokrasi dan biaya politik di Indonesia itu tinggi.

Anggota Komisi II DPR RI ini juga menjelaskan bahwa ketika pihaknya menerima bantuan dari oligarki, pasti sistim dalam politik tersebut akan terganggu dan Ia juga menegaskan dan akan melawan oligarki politik.“Oligarki politik ini kadang-kadang dia mainnya dua kaki, ini harus dilawan,” tutur Mardani.

Ia juga berkomitmen bersama Nasdem dan Demokrat untuk menjadi acuan baru dalam Pemilu 2024.“Karena itu komitmen PKS Nasdem dan Partai Demokrat untuk terus musyawarah, waktunya kapan? Tinggal waktunya,” ujar Mardani.

Sementara itu, Pendiri Indonesia Political Power Ikhwan Arif menilai, batalnya deklarasi itu sebagai pertanda bahwa Koalisi Perubahan mulai loyo."Batalnya deklarasi pertanda poros perubahan meredup, suasana kebatinan partai mulai berubah-ubah, jangan sampai nantinya poros perubahan menjadi loyo," Ikhwan Arif dikutip dari detikNews, Jumat (11/11/2022).

Ikhwan Arif juga menyebutkan bahwa ada hitung-hitungan partai yang terjadi di dalam koalisi perubahan, sehingga siapa yang akan menjadi pendamping Anies pun kini masih menjadi mengambang.Jika diambil dari non-partai, tentu citra partai ini akan meredup bahkan muaranya pada koalisi perubahan.

"Secara tersirat ada pertimbangan kalkulasi untung rugi partai berkoalisi, ada deal-deal politik yang sedang dipertaruhkan poros koalisi di balik menjepit nama Anies Baswedan sebagai bakal capres," jelasnya.Momentun gerak cepat yang dilakukan PKS dan Demokrat ini dinilainya tidak tepat atau ketinggalan momentum, sehingga menyebabkan redupnya poros koalisi.

"Momentum gerak cepat ini menjadi faktor meredupnya poros koalisi, sebab PKS dan Demokrat sudah ketinggalan momentum dalam mengusung bakal capres pilihan partai sendiri," ujarnya.Ikhwan Arif juga membandingkan perbedaan koalisi perubahan ini dengan koalisi-koalisi yang ada sebelumnya.

Menurutnya koalisi kali ini seperti mengunci nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024."Beda halnya dengan Koalisi Indoneisa Bersatu (KIB), Koalisi Indonesia Raya (KIRl) yang sudah mencapai angka presidential threshold 20 persen dan sudah resmi akad. Sepertinya strategi poros perubahan lebih kepada mengunci nama Anies, dibandingkan mendahului deklarasi koalisi ketiga partai," tutupnya. (KK)

Editor : Saridal Maijar
Sumber : 129729
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Terkini