DPRD Tanah Datar Gelar Sidang Paripurna Pandangan Fraksi Ranperda LPJ APBD 2020 Secara Daring

TANAH DATAR - Paripurna DPRD secara Virtual, Fraksi Sampaikan Pandangan terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun 2020

Mempertimbangkan peningkatan kasus Pandemi Covid-19 di Tanah Datar beberapa waktu belakangan, dan sebagai antisipasi penyebaran virus tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menggelar Sidang Paripurna secara daring dalam rangka Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban APBD Anggaran 2020, Rabu (9/6/2021).

Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Saidani, Sekretaris DPRD Elizar dan turut dihadiri Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, Asisten Pemerintahan dan Kesra Suhermen serta kepala OPD di lingkup Pemda, Rabu (9/6/2021) secara daring dari Aula Kantor Bupati di Pagaruyung.

“Mengingat kondisi saat ini, kita mengadakan sidang secara langsung dan virtual. Anggota DPRD ada 11 orang secara virtual, dan 11 hadir secara langsung di ruang sidang ini sehingga memenuhi syarat untuk di mulai.
Sedangkan Bupati bersama kepala OPD mengikuti secara virtual,” ujar Anton.

Selepas itu, pemandangan fraksi DPRD dimulai dari fraksi PPP, PKS, Hanura, Demokrat, Gerindra, Nasdem, Perjuangan Golkar dan fraksi PAN yang disampaikan masing-masing juru bicaranya.

Dalam penyampaian fraksi tersebut, semua menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Pemkab Tanah Datar kembali raih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LHP dan LKPD tahun 2020, namun mengingatkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jangan terlena, karena prestasi ini bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan.

Sementara itu hal lainnya yang menjadi sorotan fraksi adalah penggunaan dana dan penanganan Covid-19, realisasi pendapatan daerah, target capaian pajak sampai cara OPD untuk meningkatkan PAD Tanah Datar.

“Realisasi pendapatan daerah tidak sesuai target, termasuk pajak untuk meningkatkan PAD, tentunya ini menjadi catatan penting bagaimana cara mencapai target yang ditentukan,” ujar juru bicara Fraksi PPP Arianto.

Terkait agar target dapat dicapai, tambah Arianto, dibutuhkan OPD yang mampu untuk berkreasi dan saling koordinasi satu sama lainnya.

“Penempatan pejabat yang berkualitas pada posisi yang tepat harus menjadi salah satu perhatian bagi Bupati dan Wabup ke depan ketika mengisi struktur organisasi perangkat daerah,” sampainya.