Nasional - Setelah pelantikan kembali 1.271 pegawai yang lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa (01/06/21), terdapat 75 pegawai yang tidak lolos.
Baca juga : Pelantikan Pegawai ASN KPK Akhirnya Digelar, Berikut Faktanya!
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa 75 pegawai yang tak lolos itu, 51 di antaranya diberhentikan karena mendapat penilaian merah dan 24 pegawai akan dibina kembali.
Berdasarkan sumber Kompas, berikut daftar nama-nama pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan:
- Sujanarko
- Ambarita Damanik
- Arien Winiasih
- Chandra Sulistio Reksoprodjo
- Hotman Tambunan
- Giri Suprapdiono
- Harun Al Rasyid
- Iguh Sipurba
- Herry Muryanto
- Arba'a Achmadin Yudho Sulistyo
- Faisal Djabbar
- Herbert Nababan
- Afief Yulian Miftach
- Budi Agung Nugroho
- Novel Baswedan
- Novariza
- Budi Sokmo Wibowo
- Sugeng Basuki
- Agtaria Adriana
- Aulia Postiera
- Praswad Nugraha
- March Falentino
- Marina Febriana
- Yudi Purnomo
- Yulia Anastasia Fu'ada
- Andre Dedy Nainggolan
- Ahmad Fajar
- Airien Marttanti Koesniar
- Juliandi Tigor Simanjuntak
- Nurul Huda Suparman
- Rasamala Aritonang
- Andi Abdul Rachman Rachim
- Nanang Priyono
- Qurotul Aini
- Hasan
- Rizki Bayhaqi
- Rizka Anungnata
- Candra Septina
- Waldy Gagantika
- Abdan Syakuro
- Ronald Paul
- Panji Prianggoro
- Damas Widyatmoko
- Rahmat Reza Masri
- Benydictus Siumlala Martin Sumarno
- Adi Prasetyo
- Ita Khoiriyah
- Tri Artining Putri
- Christie Afriani
- Rieswin Rachwell
- Samuel Fajar Hotmangara Tua Siahaan
- Wisnu Raditya Ferdian
- Teuku Rully
Adapun 22 pegawai KPK lain yang tidak lolos TWK tersebut tidak ditampilkan namanya demi alasan keamanan.
Baca juga : Mahasiswa UGM yang Viral Karena Menuntut Perpu KPK, Fathur Kini Menikah
Kompas telah berupaya mengonfirmasi nama-nama tersebut kepada pimpinan KPK Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, tetapi belum mendapat balasan. Juru Bicara KPK Ali Fikri juga telah dihubungi, tetapi tidak ada jawaban.
Sebelumnya, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko menuturkan bahwa sejak awal, asesmen TWK tidak digunakan untuk memberhentikan pegawai.
Tes tersebut seharusnya digunakan untuk pemetaan pegawai atau mapping.
"Setiap sosialisasi ke pegawai, bahkan di rapat-rapat dengan struktural itu, asesmen itu hanya digunakan untuk mapping.
Editor : Saridal Maijar
Sumber : 18688
