Politik - Penyelenggaran Pilkada serentak 2020 di tengah, Pandemi COVID-19 menjadi dilema pengambil kebijakan.
Hampir dipastikan berdampak pada tingginya kasus suspect, meskipun DPR tetap menjalankan pilkada 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat.
Baca juga : Siaga Pilkada, Polres Padang Panjang Cek Kondisi Senjata Api dan Kendaraan Dinas
Melansir Center For Digital Society, ada tiga alternatif kebijakan yang bisa dipilih yaitu pertama, menunda penyelenggaraan sampai keadaan normal.
Kedua, tetap menjalankan pemilihan dengan syarat menggunakan protokol kesehatan yang ketat.
Terakhir, mengadakan elektronik voting (e-voting) dengan metode penggunaan internet dan memilih dari rumah dengan tujuan meminimalisir penyebaran.
Untuk point ketiga ini juga punya dampak negatif berupa kejahatan cyber, dan memperluas kesempatan hacker terlibat dalam gangguan perusakan sistem.
Perusakan bertujuan untuk menonaktifkan sistem, melarang pemilih memberikan suara, dan merusak kepercayaan pemilih pada pemilu.
Pandemi COVID-19 membawa kita terhadap kehidupan baru yang perlu banyak meninggalkan penyesuaian, diberbagai bidang termasuk dalam kontestasi politik.
Semoga pandemi ini tidak hanya memaksa kita untuk beradaptasi dengan kondisi, tetapi tetap menjaga akal sehat manusia tindak tanduknya.
Editor : Saridal MaijarSumber : 4628
