PK21 Di Tanah Datar, Diawali Keluarga Bupati

TANAH DATAR - Pendataan keluarga tahun 2021 (PK21) serentak di Indonesia tanggal (1/4/2021) hingga (31/5/2021) mendatang, pendataan ini dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) sekali dalam lima tahun melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah guna mendapatkan data dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan dan keluarga berencana.

Pendataan keluarga ini secara nasional hingga ke daerah, seperti di Tanah Datar yang diawali  pada keluarga Bupati Tanah Datar.

Pendataan keluarga ini juga sebagai validasi untuk dasar pemerintah dalam melaksanakan kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas PMDPPKB Nofenril usai melakukan pendataan keluarga Bupati Tanah Datar Eka Putra, di kediaman bupati komplek Indo Jolito Batusangkar.

“Pendataan keluarga ini juga berjenjang ke tingkat kecamatan hingga ke nagari, yang dilaksanakan oleh petugas kader KB, kita berharap ini dapat berjalan dengan baik dan kita minta masyarakat untuk berpartisipasi mendukung ini dan memberikan data yang valid, seperti data kepala keluarga, anggota keluarga, tingkat pendidikan dan lain-lain,” ucapnya.

Sementara itu Bupati Eka Putra yang didampingi isteri Ny. Lise Eka Putra mengharapkan dukungan dan partisipasi masyarakat menyukseskan pendataan keluarga tahun 2021 ini dengan memberikan informasi yang benar sehingga petugas dapat mendata dengan baik, data yang didapat juga valid, pendataan juga untuk mengetahui potensi maupun kendala dalam keluarga seperti di bidang kesehatan, ekonomi maupun pendidikan.

“Saat ini masa sulit ditambah pandemi covid-19 yang belum juga usai, kontrol emosi agak berbeda dari kondisi biasa, saya minta kepada petugas untuk sabar mendata warga kita diseluruh Kabupaten Tanah Datar, dan juga berikan informasi yang benar kepada masyarakat,”ujarnya.

Bupati juga minta petugas pendataan datang kerumah-rumah warga dengan identitas yang lengkap sehingga masyarakat tidak salah menerima,”kita petugas harus jelas, tegas dan mendata dengan baik sehingga masyarakat juga tidak salah menerima petugas,” harap bupati. (pede)