Nasional - Pemberlakuan Pembatasan Kegaitan Masyarakat (PPKM) 2021 akan berakhir hari ini, hingga saat ini belum ada kebijakan lebih lanjut terkait menanggulangi dan mengurangi penanganan terkait Covid-19.
Baca juga : Sosialisasi PPKM Berbasis Mikro Di Desa Beriulou, Danramil 03 Sipora Turunkan Dua Orang Babinsa
"Jadi memang sempat ada perdebatan, tetapi esensinya yang terjadi dari keduanya adalah pembatasan kegiatan ekonomi," ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam diskusi daring di Jakarta mengutip Kompas, Sabtu (31/7/2021).
Menurut Suahasil, alasan utama penerapan PPKM adalah lapisan masyarakat di Indonesia yang sangat beragam, seperti terdapat kelompok masyarakat miskin atau rentan dan kaya, ada pula kelompok masyarakat yang berada di perkotaan maupun pedesaan, dengan kemampuan ekonomi berbeda-beda.
Presiden Joko Widodo juga menyebutkan bahwa lockdown atau karantina wilayah secara penuh tidak menjamin persoalan pandemi Covid-19 selesai. Oleh karena itu, bukannya lockdown, pemerintah memilih menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
"Kalau lockdown kita bisa bayangkan, dan itu belum juga bisa menjamin dengan lockdown itu permasalahan menjadi selesai," kata Jokowi dalam acara pemberian banpres produktif usaha mikro di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/7/2021).
Jokowi mengatakan, opsi lockdown tak dipilih karena kebijakan itu akan menutup total semua sektor. Pemerintah memilih PPKM darurat agar bisa mengatasi krisis kesehatan, tetapi juga tak melupakan penanganan ekonomi. PPKM darurat, lanjut Jokowi, merupakan kebijakan semi-lockdown.
"Itu masih semi aja saya masuk ke kampung, saya masuk ke daerah, semuanya menjerit minta untuk dibuka," ujarnya.
Baca juga : Salah Satu MDA di Kota Padang Masih Tatap Muka Saat PPKM
Presiden pun mengimbau warga untuk terus disiplin mematuhi protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, hingga menjaga jarak.
Editor : Saridal MaijarSumber : 23342
